Bugis Wajo

A.SEJARAH KERAJAAN WAJO

Sebagaimana halnya daerah-daerah di Sulawesi Selatan pada umumnya yang berasal dari kerajaan-kerajaan kecil, rasanya kurang lengkap bila tidak membahas salah satu kerajaan tertua yaitu Kerajaan Wajo. Pada masa jayanya, Kerajaan Wajo meliputi beberapa wilayah seperti Kabupaten Sidrap, Bone dan Soppeng serta seluruh wilayah Kabupaten Wajo saat ini. Menurut beberapa sumber, Wajo dibentuk sekitar tahun 1300-an oleh tiga pemimpin negeri, yaitu Bentengpola, Talok Tenreng dan Tuwa. Ketiga pemimpin negeri yang masing-masing disebut Arung ini sepakat membentuk kerajaan bersama yang Dipimpin oleh seorang Arung Matowa. Tahun 1948 adalah tahun berakhirnya pemerintahan Kerajaan Wajo, ketika pemerintah Republik Indonesia menghapuskan kekuasaan raja di daerah. Reruntuhan kerajaan yang nyaris tak berbekas seolah tak mampu mengungkap kebesarannya. Bahkan kini hanya tersisa satu komunitas pewaris Kerajaan Wajo, yaitu keluarga atau Rumpung Bentengpola. Rumpung Bentengpola merupakan komunitas yang menjadi pilar utama Kerajaan Wajo.
Saat ini komunitas itu memiliki seorang pemimpin yang masih dianggap sebagai raja, yaitu Datu Sangaji, Arung Bentengpola generasi ke-28. Secara administratif maupun struktural, Arung Bentengpola kini tidak memiliki kewenangan. Namun demikian, keberadaannya dianggap mewakili tokoh informal.
Beberapa saat yang lalu, Rumpung Bentengpola menggelar ritual penobatan ulang Arung Bentengpola, yang kini berusia 80 tahun. Pesta yang sudah lebih dari lima puluh tahun tidak pernah diadakan. Ritual yang hampir mirip dengan ritual perjamuan oleh sang raja ini, dilengkapi dengan semua bentuk kesenian yang dilakukan oleh Para Bissu. Bissu adalah para abdi kerajaan yang terdiri dari para waria.
Komunitas Arung Bentengpola yang masih tersisa sampai saat ini, bisa menjadi sebuah mosaik untuk memahami Kerajaan Wajo. Pemerintahan Kerajaan Wajo menempatkan Arung Bentengpola sebagai lembaga yang mengangkat dan melengserkan Arung Matowa atau raja Kerajaan Wajo. Inilah keunikan yang membedakan antara Kerajaan Wajo dengan kerajaan Bugis lainnya.
Sumber lain menyatakan bahwa Kerajaan Wajo didirikan sekitar tahun 1450, di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasanya disebut “Raja Wajo”. Wajo adalah kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yaitu Cinnotabi. Ada tradisi lisan yakni pau-pau rikadong dianggap sebagai kisah terbentuknya wajo. yaitu putri dari Luwu, We Tadampali yang mengidap sakit kulit kemudian diasingkan dan terdampar di Tosora. Selanjutnya beliau bertemu dengan putra Arumpone yang sedang berburu. Akhirnya mereka menikah dan membentuk dinasti di Wajo. Ada juga tradisi lisan lain yaitu kisah La Banra, seorang pangeran Soppeng yang merantau ke Sajoanging dan membuka tanah di Cinnotabi. Wajo mengalami perubahan struktural pasca Perjanjian Lapadeppa yang berisi tentang pengakuan hak-hak kemerdekaan orang Wajo. Dimana posisi Batara Wajo yang bersifat monarki absolut diganti menjadi Arung Matowa yang bersifat monarki konstitusional.
Masa keemasan Wajo dicapai di pemerintahan La Tadampare Puangrimaggalatung. Wajo menjadi anggota persekutuan Tellumpucue sebagai saudara tengah bersama Bone sebagai saudara tua dan Soppeng sebagai saudara bungsu. Wajo memeluk Islam secara resmi ditahun 1610 pada pemerintahan La Sangkuru patau mulajaji sultan Abdurahman dan Dato Sulaiman menjadi Qadhi pertama Wajo. Setelah Dato Sulaiman kembali ke Luwu melanjutkan dakwah yang telah dilakukan sebelumnya, Dato ri Tiro melanjutkan tugas Dato Sulaiman. Setelah selesai Dato ri Tiro ke Bulukumba dan meninggal disana Wajo terlibat perang Makassar 1660-1669 disebabkan karena persoalan geopolitik di dataran tengah sulawesi yang tidak stabil dan posisi Arung Matowa La Tenrilai To Sengngeng sebagai menantu Sultan Hasanuddin. Kekalahan Gowa tidak menyebabkan La Tenrilai rela untuk menandatangani perjanjian Bongayya, sehingga Wajo diserang oleh pasukan gabungan setelah terlebih dahulu Lamuru yang juga berpihak ke Sultan Hasanuddin juga diserang.
Kekalahan Wajo menyebabkan banyak masyarakatnya pergi meninggalkan Wajo dan membangun komunitas sosial ekonomi didaerah rantauannya. La Mohang Daeng Mangkona salah satu panglima perang Wajo yang tidak terima kekalahan merantau ke Kutai dan membuka lahan yang kini dikenal sebagai Samarinda.
Raja Wajo, yang disebut sebagai Arung Matowa bukan merupakan jabatan yang turun temurun. Arung Matowa dipilih dari rakyat Wajo dan diangkat oleh perwakilan rakyat Wajo yang dipimpin Arung Bentengpola. Siapa sangka, kerajaan yang dibangun beratus-ratus tahun lalu ini memiliki sistem demokrasi yang modern. Sesungguhnya ini adalah warisan yang amat berharga bagi masyarakat kini